HMIMimika — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Mimika menyoroti aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para petugas kebersihan di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika yang berdampak pada terganggunya pelayanan pengangkutan sampah di Kota Timika.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan HAM HMI Cabang Persiapan Mimika, Rian Rahmat, menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya problem serius dalam tata kelola internal DLH Mimika, khususnya dalam hal kepemimpinan dan manajemen terhadap para pekerja.
Menurutnya, para petugas kebersihan merupakan garda terdepan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kota. Karena itu, segala bentuk persoalan yang menyebabkan mereka harus melakukan aksi mogok kerja harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika petugas kebersihan sampai melakukan aksi mogok kerja, itu menandakan adanya masalah serius dalam pengelolaan internal Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara serius dan terbuka,” ujar Rian.
HMI Cabang Persiapan Mimika juga menilai kondisi tersebut menunjukkan ketidakmampuan pimpinan OPD dalam mengelola organisasi dan membangun komunikasi yang baik dengan para pekerja di lapangan.
Oleh karena itu, HMI Cabang Persiapan Mimika secara tegas meminta Bupati Mimika untuk mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, karena dinilai tidak kompeten dalam memimpin OPD tersebut hingga menimbulkan polemik yang berdampak pada pelayanan publik.
“HMI Cabang Persiapan Mimika meminta Bupati Mimika segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Seorang pimpinan OPD seharusnya mampu mengelola organisasi dengan baik serta memastikan tidak terjadi konflik yang merugikan pekerja maupun masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, HMI juga meminta pemerintah daerah untuk segera memastikan hak-hak para petugas kebersihan terpenuhi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan manusiawi.
HMI Cabang Persiapan Mimika menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah demi menjaga pelayanan publik serta memastikan keadilan bagi para pekerja kebersihan di Kabupaten Mimika.